Radarmerdeka.id, Sleman – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto, S.SiT., M.M., menghadiri pembahasan tindak lanjut kesiapan kelembagaan dan penyelenggaraan Program Ikatan Dinas pada Politeknik Agraria STPN, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Politeknik Agraria STPN, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam mendorong pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis di bidang pertanahan dan tata ruang.
Pembahasan program ikatan dinas tersebut menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan lulusan Politeknik Agraria STPN. Melalui program ini, lulusan diharapkan dapat mendukung kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten serta memiliki kemampuan teknis yang relevan dengan pelaksanaan tugas di bidang pertanahan dan tata ruang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan dihadiri oleh sejumlah unsur internal Kementerian ATR/BPN, di antaranya Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Politeknik Agraria STPN, serta Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria). Turut hadir dan diundang pula sejumlah pemangku kepentingan eksternal, termasuk Ketua Komisi II DPR RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta perwakilan Kementerian PANRB.
Kehadiran Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dalam pembahasan ini turut memperkuat sinergi dalam mempersiapkan implementasi program ikatan dinas, khususnya dalam mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Melalui pembahasan bersama lintas kementerian dan pemangku kepentingan, diharapkan kesiapan kelembagaan serta penyelenggaraan Program Ikatan Dinas Politeknik Agraria STPN dapat segera ditindaklanjuti secara optimal guna mendukung transformasi dan peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang.
