Bahas Isu Strategis Pengadaan Tanah Kanwil BPN Jambi dan Kantor Pertanahan Se – Provinsi Jambi Ikuti Pembinaan dari Ditjen Pengadaan Tanah

- Penulis

Rabu, 10 Juni 2026 - 07:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Radarmerdeka.id, Jambi – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi menerima pembinaan dari Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada Kamis (04/06). Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai bagian dari penjaringan masukan untuk penyusunan regulasi pengadaan tanah serta identifikasi permasalahan pengadaan tanah di Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan kebijakan di bidang pengadaan tanah melalui penyusunan regulasi yang adaptif, implementatif, dan selaras dengan dinamika pelaksanaan di lapangan. Selain memberikan pembinaan terkait perkembangan kebijakan dan regulasi pengadaan tanah, kegiatan ini juga menjadi forum strategis untuk menghimpun masukan dari daerah sebagai bahan penyempurnaan regulasi yang sedang disusun.

Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi serta Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, baik secara luring maupun daring. Keterlibatan seluruh satuan kerja diharapkan dapat memperkaya perspektif dan masukan yang disampaikan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam pelaksanaannya, diberikan penguatan terkait berbagai aspek penyelenggaraan pengadaan tanah. Berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengadaan tanah turut menjadi pembahasan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan kepastian dalam implementasinya.

Kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi antara Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan dengan jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan untuk menyampaikan masukan, pengalaman, serta praktik pelaksanaan pengadaan tanah di daerah.

Melalui pembinaan dan penjaringan masukan ini, diharapkan terwujud keselarasan pemahaman serta penguatan kualitas pelaksanaan pengadaan tanah yang mendukung percepatan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

Baca Juga:  Upaya Baru Kendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Ditjen PPTR Jajaki Peluang Penerapan Skema Transfer of Development Rights

#KanwilBPNJambi #ATRBPNKiniLebihBaik #ATRBPNMajudanModern #MelayaniProfesionalTerpercaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel radarmerdeka.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

FORKOPINCAM Lingga Bayu Terima Dan Serahkan Jemaah Haji Asal Dusun Pulo Padang Kepada Keluarga
Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Lingga Bayu Gelar Bakti Religi di Gereja HKI Banjar Selamat
Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun
Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat
Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur
Jadi Pembicara di Akademi Politik UMJ, Wamen ATR/Waka BPN: Pertanahan Berperan Strategis dalam Mendukung Asta Cita Presiden
Nizam FC Bungkam OCPB FC 3-0, Lolos Meyakinkan di Torusan Cup IV Lokal Kecamatan Open 5
Polsek Tambusai Utara Hadiri Penanaman Jagung Kartula Ii di Desa Bangunjaya
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 15 Juni 2026 - 11:06 WIB

FORKOPINCAM Lingga Bayu Terima Dan Serahkan Jemaah Haji Asal Dusun Pulo Padang Kepada Keluarga

Minggu, 14 Juni 2026 - 14:37 WIB

Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Lingga Bayu Gelar Bakti Religi di Gereja HKI Banjar Selamat

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:13 WIB

Bahas Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 dengan Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Usulkan Pagu Anggaran Rp10 Triliun

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:08 WIB

Menteri Nusron Ingin Target PTSL Tahun 2027 Ditambah untuk Perluas Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 - 13:05 WIB

Berikan Pengarahan di Kantah Kota Samarinda, Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Atas Pembangunan di Kalimantan Timur

Berita Terbaru